Pemerintah RD Kongo Didesak Ciptakan Transisi Damai

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mendesak pemerintah Republik Demokratik (RD) Kongo agar menciptakan transisi kekuasaan yang damai.

Hal tersebut disampaikan diplomat dari beberapa negara anggota DK PBB dalam kunjungan ke pada Sabtu (12/11/2016) dan Minggu (13/11/2016) seperti dilaporkan Reuters, Senin (14/11/2016).

Kunjungan tim DK PBB itu bertujuan untuk mengatasi kebuntuan terkait masa jabatan Presiden Josep Kabila dan mencegah terjadinya kerusuhan besar saat masa jabatan Kabila berakhir.

Masa jabatan Presiden Kabila seharusnya berakhir pada 19 Desember 2016. Namun, ia menolak mundur sebelum pemilu digelar.

Pelaksanaan pemilu ditunda hingga April 2018 karena proses registrasi yang lambat.
Kabila berjanji akan terus menjabat sampai pemilu berlangsung, tetapi oposisi menuduh Kabila memanipulasi proses pendaftaran pemilih sehingga terus berkuasa di RD Kongo.

Meski demikian, pendukungnya menyangkal tuduhan itu. Sejumlah aksi unjuk rasa digelar menentang Kabila yang telah berkuasa sejak ayahnya dibunuh pada 2001.

Lebih dari 50 orang tewas akibat kerusuhan September lalu. Anggota DK PBB mengatakan, upaya Kabila mengubah UU tidak menyelesaikan masalah.

Oposisi menuduh, rencana itu memungkinkan Kabila menjabat hingga tiga periode. "RD Kongo akan menghadapi masa paling penting dalam sejarahnya," kata Dubes Perancis untuk PBB, Francois Delattre.

"Untuk pertama kalinya, transisi kekuasaan yang damai jelang akhir jabatan Presiden Kabila mungkin terwujud," katanya.

Dubes Angola untuk PBB, Ismael Abraao, mengaku akan lebih memperhatikan resolusi damai krisis tersebut.

"Kami telah mendapatkan jaminan. Tiap orang ingin menghindari kemungkinan terburuk. DK PBB siap bekerja sama dengan pemerintah menciptakan perdamaian," katanya.

"Masa jabatan tiga periode bukan solusi untuk krisis ini karena pemecahannya justru dicapai melalui dialog antarpihak," tambahnya.

Leonard She Okitundu, seorang senator partai pendukung Kabila berupaya meluruskan kekhawatiran banyak pihak bahwa Presiden Kabila akan kembali menjabat.

"Isu itu bukan lagi masalah karena UU melarangnya. Tidak akan ada masa jabatan hingga tiga periode," ujar Okitundu.

Beberapa negara adidaya dunia khawatir krisis politik Kabila akan memicu kerusuhan di RD Kongo, mengingat jutaan warga tewas akibat konflik kawasan sejak 1998 sampai 2003.

RD Kongo meningkatkan penjagaannya di wilayah timur sejak pimpinan satu kelompok pemberontak dikabarkan menghilang dari kamp untuk memobilisasi pasukannya di Uganda.

Namun militer Uganda mengatakan, Minggu (13/11/2016), Sultani Makenga, pemimpin pemberontak itu berada di Kampala, ibu kota Uganda.

Tanggapan Kabila terkait kunjungan DK PBB dianggap saling bertentangan.

"DK PBB meminta agar Presiden Kabila mengonfirmasi ia tidak akan mencalonkan diri pada pemilu. Ia mengatakan UU jelas mengatur hal itu, tetapi ketentuan itu dapat diamandemen," kata Stephen Hickey, penasihat politik Misi Inggris untuk PBB dalam kicauannya di Twitter.

"Pernyataan itu cukup mengkhawatirkan karena Kabila menyebut kemungkinan ia akan mengubah UU terkait masa jabatan hingga tiga periode," tambahnya.