Ketika pasukan orange dipecat karena tak bisa main futsal

 Keberadaan pekerja harian lepas (PHL) atau yang biasa dikenal sebagai pasukan orange di Jakarta sangat membantu kebersihan ibu kota. Tiap harinya, mereka bekerja membersihkan ibu kota dari sampah yang tak cuma mencemari tapi juga bisa membuat banjir ibu kota.

Namun, kemarin pagi, delapan orang dari perwakilan 27 PHL mendatangi Balai Kota untuk mengadu ke Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono. Mereka diputus kontrak begitu saja tanpa ada alasan yang jelas.

Sumarsono menceritakan, salah satu dari delapan orang perwakilan PHL itu mengatakan beberapa dari mereka diputus kontrak dengan alasan tidak bisa bermain futsal.

"Ya masa (diputus kontrak) karena enggak bisa main futsal. Persyaratan jadi PHL kan ada 2 syarat khusus, pertama pendidikan minimal SMP, lalu diutamakan KTP DKI," kata Sumarsono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (11/1).

Mereka juga mengadu alasan pemutusan kontrak tidak masuk akal bahkan cenderung terjadi tindakan KKN ( korupsi kolusi nepotisme). Salah satu PHL yang diberhentikan, Sartono mengaku sudah bekerja empat tahun sebagai PHL di wilayah Jatinegara.

Gaji yang diterimanya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi saat itu. Lalu pada bulan Desember 2016, dia melakukan negosiasi perihal gaji. Namun pada tanggal 1 sampai 3 Januari gaji yang seharusnya diterima belum turun.

"4 Januari tiba tiba saya sudah diberhentikan. Saya enggak tahu kenapa," ujar Sartono.

Sumarsono pun berjanji dalam waktu dekat akan memanggil Kasudin Kebersihan Wilayah Jakarta Timur. Sumarsono ingin mendapat klarifikasi soal pemecatan 27 PHL tersebut.

"Alasannya katanya enggak bisa main futsal, harus bisa futsal. Ini mau PHL apa futsal? Ada juga kemudian mereka melaporkan bahwa ada KKN di bawah, nah makanya ini Saber Pungli harus turun ke bawah kalau begini jadinya," kata Sumarsono.

Sumarsono mengakui dari beberapa dinas dan suku dinas, Dinas Kebersihan yang paling sering mengadu. Sumarsono mengaku heran kenapa Dinas Kebersihan selalu bermasalah.

"Saya juga heran kenapa kok yang bermasalah selalu kebersihan. Dinas Pertamanan belum pernah mengadu, tata air juga belum pernah," katanya.

Nantinya, saat meminta klarifikasi terhadap Kepala Sudin Kebersihan Jakarta Timur, Sumarsono ingin melihat persyaratan yang diberikan terhadap PHL guna memastikan alasan benar tidaknya pemutusan kontrak PHL karena tidak bisa main futsal dan lain sebagainya.

"Ini yang akan saya minta klarifikasi. Ini kan baru aduan mereka apakah betul suratnya agar ada syarat tertentu. Itu juga yang tadi saya diskusikan karena diutamakan yang bisa futsal. Lah syarat ini saya kira ini syarat tambahan yang mungkin dibuat oleh sekretaris kelurahan," katanya.