Sekda DKI soal DPRD menolak rapat: Mereka dibayar APBD untuk rakyat

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah tidak mempermasalahkan adanya penolakan DPRD DKI Jakarta rapat dengan eksekutif. Namun dia mengingatkan, hal tersebut bisa menghambat kinerja Pemprov DKI Jakarta.

Saefullah mengatakan, keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengaktifkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta harus tetap ditaati. Sehingga kini fokus Pemprov DKI Jakarta akan mengerjakan program tahun anggaran 2017.

"Ini kan sebenarnya bulannya bulan kerja nih, February Maret bulan kerja, jadi tinggal melaksanakan program 2017 sama inovasi-inovasinya. Inovasinya itu ada CSR, pembangunan KLB itu inovasi dari pembangunan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/2).

Dia mengungkapkan, keterlibatan DPRD DKI Jakarta sebenarnya hanya sebatas untuk menyusun anggaran daerah. Legislatif akan menerima masukan dari masyarakat untuk diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Pokok-pokoknya terkait kepentingan masyarakat untuk nanti dia bermuara di RKPD. Nah jangan sampai nanti tidak ada di RKPD lagi-lagi dipaksakan saat pembahasan. Nah itu saja keterlibatan sama DPRD, dalam hal perencanaan sama DPRD," terangnya.

"Masa enggak mau dibahas? Sayang dong, rugi negara. Kan mereka dibayar dengan APBD juga sama dengan saya digaji dengan APBD bekerja untuk kepentingan rakyat. Kalau ada bahan yang tidak dibahas ya sayang," tegas mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

Dia mengharapkan, DPRD DKI Jakarta tak ngotot dan memperhatikan kepentingan warga Jakarta. Sebab jika keputusan untuk menghentikan pertemuan dengan eksekutif maka sama saja menghambat kinerja Pemprov DKI Jakarta.

"Kemarin, saya juga baru dengar dari kamu, dia mau boikot segala macam. Yang jelas saat ini belum, belum ada koordinasi. Tapi besok kalau ini sudah terjadi enggak dibahas ya berarti menghambat," tutupnya.