Ahok dapat aduan warga membuat sertifikat 'dipalak' Rp 20 juta

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terus menggalakan agar warga mengubah status tanah milik mereka menjadi surat hak milik (SHM). Karena saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menghapuskan Bea Pemilikan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), atau gratis.

Namun ternyata masih ada warga yang dimintai uang oleh petugas untuk mengurus sertifikat rumahnya. Lydia (28), warga Pangkalan Jati, Duren Sawit, Jakarta Timur, telah dimintai uang Rp 20 juta untuk pembuatan sertifikat hingga selesa.

Namun dia tidak mengungkapkan secara rinci mengenai siapa oknum yang melakukan 'pemalakan' dalam proses pembuatan SHM itu.

"Pak saya dimintai uang Rp 20 juta untuk pembuatan sertifikat, dari awal sampai jadi sertifikatnya segitu," katanya kepada Basuki atau akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/3).

Dia mengaku, membuat sertifikat ini karena pada tahun 2018 nanti rumahnya akan diratakan dengan tanah. Mengingat rumah terkena proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.

"Tahun 2018 rumah saya kena gusur untuk kereta api cepat, makanya saya mau bikin sertifikat. Tapi kok malah dimintai duit segitu Pak," tegasnya.

Ahok yang mendengar keluhan dari Lydia mengaku kaget masih ada oknum yang meminta uang untuk pembuatan sertifikat. Karena saat ini, Ahok sudah menggratiskan pembuatan sertifikat.

"Hah Rp 20 juta? Sertifikat kan sekarang gratis. Buat saya, aneh kalau ada yang masih berani minta duit buat sertifikat. Nanti orang saya yang urus," tutupnya.